uu pers. Pasal 11 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi, “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. uu pers

Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan pers di Indonesia tertuang di dalam UU No 40 tahun 1999 tentang perkembangan pers di Indonesia. Tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai. Sudah 21. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 40 tahun 1999. Undang-Undang Pers nomor 21 tahun 1982 (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers /SIUPP) dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Karena sifat dari pers adalah mengatur dirinya sendiri, peraturan pelaksana dari undang-undang ini. 21 Tahun 1982) dan Undang-undang Pers baru (UU No. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. Pengertian kantor berita dalam UU Pers No. 3235, LL SETNEG : 7 HLM. Lahirnya Undang Undang Pers Nomor 40 pada . Perlindungan Anak (18 th) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (18 th) dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (21 th), dan UU Administrasi Kependudukan ( 17th). ”. UU Pers tahun 1999 telah mengatur kepemilikan modal asing pada perusahaan media di Indonesia. Selanjutnya, Dewan Pers dapat mendorong agar isu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masuk didalam kurikulum, khususnya kurikulum sekolah kepolisan hingga pelatihan manajemen kepolisian tingkat tinggi. Namun, revisi terhadap Undang-Undang No. Dewan Pers menilai keputusan tersebut minim partisipasi dan mengabaikan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers. Hal itu sebagai salah satu poin untuk menyejahterakan wartawan. ” yang dua tahun kemudian buku tersebut direvisi dan judulnya pun diubah menjadi “Undang-undang Pers memang lex specialis. Pasal 1 angka 1. Pengertian pers. Meskipun terdapat UU Pers, namunkelemahan perlindungan pers masih terlihat dari banyaknya kekerasan terhadap jurnalis baik itu secara fisik atau non fisik. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambilalih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. (seperti UU Pers); atau kode etik yang ditetapkan oleh wartawan atau organisasi profesi (seperti Kode Etik Jurnalistik). Sebelum disahkan, draft Standar Organisasi Perusahaan Pers telah dibahas melalui serangkaian diskusi yang digelar Dewan Pers. ”. Silakan sanksi diatur pada Pasal 18 ayat (3) UU Pers saja seperti sekarang ini. Ini sebenarnya sudah masuk tindak pidana menurut UU Pers," kata Ade kepada reporter Tirto. Selain itu, isi etikanya juga mengatur hak dan kewajiban dari kerja kewartawanan. 40 tahun 1999 tentang Pers; Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media. Dalam tataran legislasi, berlakunya UU No. Kemenparekraf Tutup Rangkaian. CEO JPNN Group Auri Jaya menilai regulasi terkait media sosial perlu segera dibentuk oleh pemerintah demi menjaga data pribadi masyarakat Indonesia serta menopang keberadaan perusahaan pers yang berintegritas. UU No. XV (Agustus, 2013). Menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai. UU no. Ada tiga berita yang diadukan berjudul “Lagi Bank Danamon Berulah, Bonar ‘Rampok’ Nasabah Puluhan Juta” (diunggah pada 13 Februari 2014 pukul 14:42); “Diancam Kepala Unit. Ilustrasi. 40 th. Kemerdekaan pers sendiri adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi,. ÐÏ à¡± á> þÿ Û Ý. UU 2023. Di dalam UU Pers sendiri hanya diatur mengenai sanksi pidana berupa denda jika perusahaan pers melanggar norma susila dan asas praduga tidak bersalah serta masalah pengiklanan yang dilarang oleh undang. Undang-undang tentang Pers yang berlaku saat ini adalah UU No. Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999, pers berperan dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Kebon Sirih No. Profesional berarti,. Undang-undang (UU) NO. Jakarta, Beritasatu. Ketiga peraturan perundangan ini dibuat tidak berselang lama. Dikutip dari jurnal Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 serta Perkembangannya (2015) karya Dahlan Surbakti, menurut K. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No. Batik. Baca juga : UU Pers Perlu Dimutakhirkan untuk Lindungi Pers. tentang. "Masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman. ”. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP adalah surat izin yang diperlukan bagi perusahaan penerbitan dan pers untuk menjalankan usahanya pada zaman Orde Baru. ; Pasal 13 huruf c sepanjang frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok” UU No. Menurut Agung, berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah. UU ini nantinya akan menjadi sebuah peraturan tertulis bagi pers berisi panduan pengaturan pers secara lengkap, pengertian, persetujuan, bentuk dan tujuan dari persitu sendiri. Hal itu diungkapkan Kesit Budi Handoyo, Sekretaris Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jaya terkait informasi adanya intervensi. Umpan balik. . Persoalan Yuridis Undang-Undang No. Pada pembahasan sebelumnya terdapat hak pers yang diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers (selanjutnya disebut UU Pers), dimana pada pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran [12] ”. Namun, jangan sampai pasal-pasalnya bertentangan dengan UU Pers,” ujar Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers Asmono Wikan saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (19/2/2023). Kebebasan pers di Indonesia telah dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas menyatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional. Lebih lanjut, Ilham menyebutkan bahwa peraturan PWI aparatur sipil negara (ASN) tidak dapat diterima menjadi anggota, kecuali dari TVRI, RRI, dan Antara. Sehingga, memenuhi unsur. 021-3452030 Website: Undang-undang Pers memang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan, aparat penegak hkum kita belum mempunyai perspektif yang sama mengenai UU Pers tersebut, hampir sebagian besar perkara yang berhubungan dengan pers didakwa Jaksa dengan KUHP, demikian juga Hakim yang mau memeriksa dan memutus perkara pers yang didakwa dengan KUHP. Menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dikatakan dalam pasal 1 ayat 1: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, pers mempunyai peran dalam mengawal masa transisi demokrasi di Indonesia, yang mana masa transisi demokrasi ini diawali dari kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998 (Nugroho, 2001:25). 1982 tentang. Dalam buku Kamus Jurnalistik (Simbiosa Bandung 2009) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau Kannos of Journalism sebagai pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam. Selain itu,. 40/1999 tentang Pers)Pers - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pers yang kedua adalah terkait larangan bagi perusahaan pers. Dalam UU Pers (UU No 40 Tahun1999), didapati ketentuan-ketentuan: 1) Kemerdekaan pers adalah sesuatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum (Pasal 2). 1 (2021): 54-64. Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Djoko Agung Heryadi, mengatakan Undang-Undang ITE tidak memblengu kebebasan pers tapi justru memberikan perlindungan bagi insan pers dalam menjalankan jurnalis berdasarkan Undang - Undang Pers. Di Indonesia, UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi. Reformasi bergulir karena masyarakat menginginkan reformasi pada segala bidang, baik ekonomi, sosial, dan. Secara formal, fungsinya telah dirumuskan dalam sebuah UU No. “Langkahnya revisi UU ITE nya untuk juga jamin tidak digunakan untuk jurnalis dan penguatan MoU kepolisian dan Dewan Pers,” kata Maidina. 000. Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman, yang. kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Tetapi jika wartawan secara pribadi menguggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka akan berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3). Isi ketentuan UU Pers. UU PERS NO. 40/1999 Unsplash. Undang-Undang ini, kata dia, belum pernah diubah. Baca juga: Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta. Kebon Sirih No. tentang Ketentuan Pokok-pokok Pers dan undang-undang sesudahnya, yakni UU Nomor 21 tahun 1982 yang lahir dalam sistem pemerintahan yang non demokratis. Tugas itu, kata dia, diatur dalam pasal 15 ayat 2 (huruf g) UU Pers. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip. Landasan profesional Sebab, kehadirannya menandai kemerdekaan pers nasional setelah 32 tahun dalam pengendalian pemerintah. PERS, POS, DAN PERIKLANAN Status. Ciptakan Pemilu 2024 Damai, Menteri Budi Arie Ajak Jurnalis Kolaborasi. JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ( UU Pers) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Senin (13/2/2023) di Ruang. 40/1999 tentang Pers) SEKRETARIAT. 5. Kata Kunci : Perlindungan Jurnalistik, Kriminalisasi, ITE Abstractidealitas penegakan hukum pers didapat dari analisis UU Pers, Aturan Pendukung UU Pers (Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri, Dewan Pers-Kejagung dan SEMA Nomor 13. Pengertian Pers, Ciri, Dasar Hukum, Fungsi, Peranan dan Jenis Pers Menurut Para Ahli Terlengkap – Secara etimologis, pers berasal dar bahasa Belanda “Persen” yang dalam bahasa inggris “Press” yang berarti menekan. Sejumlah aduan terkait iklan programatik bernuansa pornografi membanjiri media daring. Sehingga ia merasa kaget ketika Undang-Undang Cipta Kerja melibatkan perubahan di UU Pers. 139, TLN NO. Begitu juga barometer yang harus dipakai dalam mengaji problem pers dalam pemberitaan harus mengacu kepada Kode Etik. 2. Selain itu, untuk melihat tren penerapan agregasi berita secara kualitatif, dilakukan wawancara terhadap tiga pengguna agregasi berita. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Asmono mengatakan, draf tersebut telah diserahkan kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong, Jumat. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No. Tim Project Multatuli pun mengira hal itu terjadi lantaran masalah kapasitas server yang. UU No. Tidak seperti undang-undang pada umumnya, UU Pers tidak memiliki ketentuan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah. Artinya, tidak ada siapapun yang boleh menghalangi kegiatannya, tak terkecuali pemerintah. Menurut Reporters WithoutDalam draf tersebut, UU Pers tidak menjadi konsiderans atau pertimbangan yang mendasari penetapan keputusan. Kata Kunci: Teknologi, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Media Sosial. Ini artinya belum ada perubahan berarti meskipun UU Pers telah 23 tahun berlaku di Indonesia. Peranan pers nasional diatur dalam pasal 6 UU No. Dasar dari peraturan Dewan Pers adalah undang-undang, yakni pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. Jangan lagi kita mundur ke masa lalu sehingga pemerintah bisa masuk mengendalikan pers,” paparnya. Sanksi . Kabupaten Dogiyai Dalam Angka. 40/1999 tentang Pers. Masyarakat dapat menjadi. 40 tahun 1999 tentang pers, fungi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers T. Karena pihak yang bersengketa dengan Anda adalah perusahan pers, maka mekanisme penyelesaian harus terlebih dahulu menggunakan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“ UU Pers”). Fungsi dan peran pers. 40/1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Hal ini coba diakhiri dengan revisi. UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menimbang bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi. No. 021-3452030Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No. 1 Desember 2020 22:24. Oleh Lukas Luwarso. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 UU Pers No 40/1999)," paparnya. Di kalangan pers sendiri, ada yang ngotot ingin merombaknya, ada yang phobi hasilnya bakal lebih buruk. 21 tahun 1982 sudah tidak lagi mengikuti perkembangan zaman. ATURAN yang ada saat ini dirasa belum cukup memberikan perlindungan bagi pers dalam menjalankan jurnalisme yang bebas dan profesional. Tahun 1999, tentang Pers, karena UU Pers secara spesifik mengatur segi – segi kebebasan pers, tercakup di dalamnya, pengaturan tentang fungsi untuk mencari , mengolah, dan menyebarluaskan informasi (Agus Sudibyo, 2008). Di antaranya berkaitan perusahaan pers bila didapati dalam beritanya menyinggung norma agama, melanggar prinsip praduga tak. Para pemohon mempermasalahkan norma yang ada di Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5). Dalam penjelasan UU Pers tidak dijelaskan bentuk badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan pers. Pendataan adalah stelsel pasif, artinya perusahaan pers berinisiatif mengajukan diri untuk diverifikasi oleh Dewan Pers. Bahasa. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media, informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. No. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No. 000,00 (lima ratus juta. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Pers (Undang-Undang No 40 Tahun 1999) pers adalah suatu lembaga sosial dan wahana yang digunakan sebagai komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, grafik dan juga. 21 Tahun 1982 tentang. dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. "Justru, pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD NRI 1945," tegas Agung. Tentang. 40/1999 tentang Pers). TerhadapObyek Termohon. Hari Pers Nasional, 9 Februari lalu, dirayakan di Padang dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Menguji Konstitusionalitas Kasus Pemberitaan Pers. Jadi, tidak ada mandat pada pemerintah. Pernyataan Dewan Pers tentang Pelarangan Liput Persidangan27 Juli 2015 | Administrator. Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. ” Pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya 2. Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena posisi para pemohon, sebagaimana pernyataan pemerintah, tidak mengalami kerugian. TEMPO. Terdapat 11 pasal beserta penafsirannya dalam kode etik jurnalistik. Karena, UU Pers telah memberikan jaminan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. com - Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya terkait perbaikan regulasi pers Indonesia. Dalam pasal 2 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa: “ (1) Pers. [1] Kebebasan pers di Indonesia dilandasi oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang melindungi kebebasan penggunaan berbagai media dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Jika pers memang melakukan kesalahan yang tidak diatur dalam UU Pers dan KEJ 2006, barulah pers dapat dikenakan denda melalui gugatan. MK Tolak Gugatan UU Ciptaker, Said Iqbal Tuding Ada Konspirasi Politik. 32, LN. 40 thn 1999 pers Indonesia memiliki kebebasan yang luas sesuai tuntutan pada era reformasi. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ("UU Pers) sendiri belum mengakomodir mengenai permasalahan tersebut. Tidak mungkin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers itu diabaikan. 40 tahun 1999 menyebutkan bahwa, Pers adalah lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari informasi, memiliki, memperoleh,. Media massa di Indonesia diatur oleh regulasi UU Perfilman (33/2009), UU Pers (40/1999), dan UU Penyiaran (32/2002). Di sisi lain, penyidik menetapkan kasus ini menggunakan Pasal 18 Ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers subsider Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP, dan Pasal 335 KUHP. (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. 166, TLN NO. Tetapi, dari pengalaman selama seperempat abad terakhir, salah satu pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik yang sering terjadi justru dialami pada pelaksanaan Hak Jawab ini. Sebagai penjabaran dari UU. 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa definisi dari pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang dilaksanakan kegiatan jurnalistik. Pasal 11 UU Pers menyatakan bahwa "penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal". Tujuan Dibentuknya Pengadilan HAM – Penjelasan Lengkap. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang. Sejumlah massa yang tergabung dari berbagai serikat buruh melakukan unjuk rasa di. com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Charlie Wijaya. com – Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), yang tertulis: "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan. 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. Fungsional Ahli Madya. 40/1999. Meski dilindungi UU Pers, wartawan dan media rentan dituntut menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE ketika terjadi sengketa pers. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Sekretaris Eksekutif Dewan Pers. Namun UU KIP mengatur aspek kebebasan informasi dan menjamin hak publik atas informasi, tetap berpotensi. Lewat sebuah Peraturan Pemerintah (PP) demi melaksanakan undang-undang ini, Dewan Pers diketuai oleh Menteri Penerangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Status: Hanya untuk pelanggan Pers Ditetapkan: 23 September 1999 Berlaku: 23 September 1999 Sembunyikan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download Dewan Pers independen mendapat mandat dan amanat dari Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. dalam pasaal 4 UU. Berita. Namun bila nominalnya mau dinaikkan silakan, Atal menegaskan bahwa PWI setuju. Pasal 6 UU Pers menegaskan, pers nasional memiliki peranan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Menurut KBBI, pers adalah penerbitan dan penyiaran berita. Pengertian Pers menurut para ahli UU No. Salah satunya adalah wartawan hendaknya menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan.